PATI –Siberjatengnewstv//_ DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Kabupaten Pati menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati di Ruang Rapat Paripurna, Selasa pagi. Diikuti sekitar 40 orang perwakilan yang dipimpin oleh Ketua Bpk. Supriyadi, SPd, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan penting.
Dalam penyampaiannya, mereka meminta Pemerintah Daerah menyusun Perda yang memprioritaskan PPPK Paruh Waktu dalam formasi CASN. Selain itu, mereka juga menyoroti gaji yang masih di bawah UMR, serta meminta kejelasan status agar bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu.
Merespons hal tersebut, Wakil Ketua 2 DPRD Pati, Ir. H. Bambang Susilo, mengakui bahwa masalah ini bersifat nasional dan bergantung pada kebijakan pusat. Namun, pihaknya berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi A, Bpk. Narso, menegaskan akan memanggil Kepala BKPSDM untuk membahas lebih lanjut mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Dari sisi anggaran, Sekretaris BPKAD, Bpk. Andi Nurwan, menyebutkan total anggaran untuk 3.141 PPPK Paruh Waktu di Pati mencapai sekitar Rp3,7 miliar per bulan atau Rp41,84 miliar per tahun. Pihaknya siap membahas penyesuaian anggaran selama memungkinkan.
Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Red……..(jojo)
