PATI – Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menggelar audiensi dengan Plh Bupati Pati, Bapak Risma Ardhi Candra, di Ruang Rapat Kembang Joyo Setda Kabupaten Pati, Selasa (14/04/2026). Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 WIB s.d 11.40 WIB ini dihadiri sekitar 40 orang dan membahas persoalan aktivitas pertambangan di wilayah Sukolilo dan sekitarnya.
Dalam penyampaiannya, perwakilan JM-PPK Sdr. Gunretno menyoroti adanya sekitar 14 titik tambang yang dinilai berpotensi merusak kawasan karst dan sistem hidrologi secara permanen. Mereka juga memperkirakan kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi air mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun, serta mencatat adanya dugaan puluhan pelanggaran teknis dan administrasi.
Masyarakat juga menuntut kepastian hukum dan perlindungan hak hidup bebas dari polusi debu dan kebisingan alat berat, serta mempertanyakan perubahan Perda Tata Ruang yang dianggap membuka celah perluasan tambang.
Menanggapi hal tersebut, Plh Bupati Pati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui program penghijauan dan penanganan tambang ilegal. Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi pengawasan lintas sektor serta berfokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sementara itu, pihak ESDM menyatakan proses perizinan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pemerintah daerah menyepakati perlunya peningkatan pengawasan dan koordinasi dalam menangani persoalan lingkungan hidup di kawasan Pegunungan Kendeng.
Red…….(jojo)
