PATI, Siberjatengnews.com – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Pati segera bergerak aktif menjemput investor dan membawanya ke Pati. Dorongan itu disampaikan Chandra saat pengesahan dan pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Pati di Kantor KADIN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa sore (6/10/2026).
“Pengesahan KADIN ini jangan hanya seremonial. Segeralah bersinergi dengan kami. Tolong investor-investor yang ada di jejaring KADIN dibawa ke Pati,” tegas Chandra.
Dorongan tersebut sejalan dengan komitmen KADIN Jawa Tengah yang menyatakan siap membantu membuka akses investasi bagi Kabupaten Pati.
Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Tengah Harry Nuryanto Soediro menyebut organisasinya memiliki Tim Percepatan Investasi yang dapat membantu mendatangkan investor sekaligus mendukung pembentukan kawasan industri.
“KADIN Jawa Tengah memiliki tim percepatan investasi. Kami punya tim yang bisa mendatangkan para investor, juga bisa berkolaborasi dalam membentuk suatu kawasan industri,” ujar Harry.
Chandra menyampaikan, peluang tersebut semakin terbuka setelah Pemkab Pati menggelar Pati Business Forum pada pekan sebelumnya. Forum yang diikuti sekitar 70 pengusaha itu menghasilkan kesepakatan investasi senilai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan, termasuk pengusaha lokal maupun dari Penanaman Modal Asing (PMA).
“Agreement yang kami tandatangani kemarin mencapai Rp12,6 triliun dari delapan perusahaan yang berencana berinvestasi,” kata Chandra.
Lebih lanjut Plt Bupati Pati menyampaikan bahwa agreement itu tidak hanya seremonial di atas kertas saja.
“Kita langsung eksekusi dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan dari China dan Malaysia,” tegas Chandra.
Untuk proyek pelabuhan perikanan, proses pembebasan lahan disebut telah mencapai hampir 15 hektare dari total kebutuhan sekitar 35 hektare. Chandra juga menyampaikan rencana kunjungan langsung untuk memastikan kesiapan sejumlah calon investor sebelum masuk tahap kerja sama berikutnya.
Di sisi lain, Chandra menilai kesiapan kawasan industri menjadi salah satu kunci untuk menangkap peluang investasi dalam skala lebih besar. Pemkab Pati telah menjajaki rencana pengembangan kawasan industri dengan luasan sekitar 1.400 hektare.
“Kita ingin menggandeng industri-industri yang ada di luar untuk kita ajak bekerja sama dan berinvestasi di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.
Kemudahan perizinan juga terus didorong untuk meningkatkan kenyamanan investor. Pemkab Pati memangkas tarif Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga 50 persen dan menyiapkan satu Person in Charge (PIC) atau penanggungjawab untuk mengawal kebutuhan perizinan masing-masing investor.
“Ada beberapa perusahaan yang izinnya sampai berbulan-bulan tidak jadi. Kami selesaikan cuma dalam waktu sepuluh hari kerja,” ungkap Plt Bupati Pati.
Langkah tersebut, menurut Chandra, diperlukan karena persoalan investasi tidak hanya berkaitan dengan besaran modal, tetapi juga kepastian proses administrasi. Ia menilai birokrasi yang sederhana dan terukur akan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap Pati.
Chandra juga menyoroti praktik yang berpotensi merusak iklim investasi, khususnya dugaan pungutan kepada masyarakat dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Pemkab Pati akan memanggil perusahaan-perusahaan di daerah untuk memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan tidak membebani pencari kerja dengan pungutan yang tidak semestinya.
“Jangan sampai citra investasi di Kabupaten Pati dicoreng masalah-masalah seperti ini. Kalau ada persoalan, harus dikomunikasikan dengan baik,” tegasnya. (HMS – Siberjatengnews.com)
